Lakukan Ratusan Kunjungan Lapangan di Dapil Sumbar II Sepanjang 2021, Nevi Zuairina Banyak Terima Aspirasi

SUMBAR,   - Anggota DPR RI dapi Sumatera Barat II Nevi Zuairina banyak menerima aspirasi dari konstituennya sepanjang 2021 ini, dengan melakukan sebanyak 457 kunjungan lapangan di dapil Sumbar II.

Ragam permaslahan baik persoalan ekonomi dan infrastruktur, termasuk masalah sosial lainnya yang disampaikan kepadanya sebagian sudah terealisasi di 2021, dan akan berlanjut pada 2022.

"Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat di wilayah dapil kami. Berbagai persoalan masyarakat kita dengar dan kita suarakan. Meski kita tidak bisa menjanjikan untuk bisa melaksanakannya, tapi setidaknya kita katakan pada masyarakat akan diusahakan mencarikan jalan keluarny. Kita secara pribadi harus punya komitmen untuk memperjuangkannya, " ucap Nevi dalam berita rilisnya, Senin (27/12/2021).

Nevi yang ditugaskan fraksinya di Komisi VI DPR RI itu menyampaikan, dana dari pusat yang dikucurkan melalui dirinya selaku wakil rakyat, hampir seluruhnya untuk daerah pemilihan Sumbar II yang meliputi Kota Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Pasaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

"Sebagai anggota DPR RI, saya telah menyalurkan anggaran pemerintah langsung ke daerah dan masyarakat. Semuanya saya pastikan tepat sasaran, karena pengusulannya berangkat dari aspirasi yang disampaikan langsung saat kunjungan ke daerah , " jelas Nevi.

Nevi mengakui tentu ada hal-hal yang belum terealisasi, namun akan selalu diupayakan.

"Khusus untuk program pemberdayaan UMKM, tahun 2022 terus kita lanjutkan. Begitu juga dengan bantuan-bantuan sosial kemasyarakatan dan rumah ibadah akan kita salurkan secara bertahap. Bagaimanapun, UMKM bangkit, perekonomian masyarakat otomatis akan bangkit pula. Karena itu, kita akan selalu menggandeng BUMN-BUMN yang ada khususnya BUMN yang ada khususnya BUMN yang beroperasi di Sumbar, " ujar Nevi.

Khusus soal perpajakan, lanjut Nevi, Fraksi PKS di DPR RI getol memperjuangkan agar penghasilan di bawah 8 juta tidak dikenai pajak. Hal ini juga sejalan dengan upaya membangkitkan ekonomi keluarga, agar gajinya bisa digunakan maksimal untuk kebutuhan keluarganya.

"Fraksi PKS DPR RI selalu di garda depan memperjuangkan besaran gaji pekerja yang dikenai pajak. Termasuk perjuangan pembatasan impor agar produk dalam negeri lebih laku di pasaran, " tutup Nevi.(**)